KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI

A.DEFINISI KESEHATAN REPRODUKSI

Konferensi Internasional ihwal Kependudukan dan Pembangunan/ICPD (International Conference on Population and Development), di Kairo Mesir tahun 1994 diikuti 180 negara menyepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan duduk perkara kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas/keluarga berencana menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta hak reproduksi. Tahun 1995 Konferensi sedunia IV ihwal wanita dilaksanakan di Beijing, Cina, di Haquue 1999, di New York tahun 2000 menyepakati antara lain Definisi kesehatan reproduksi : suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau keganjilan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. 

B.RUANG LINGKUP KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SIKLUS KEHIDUPAN 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan insan semenjak lahir hingga mati. Pelaksanaan kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup (life cycle approach) semoga di peroleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang terang serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan bertumpu pada aktivitas pelayanan yang tersedia. 

Dalam pendekatan siklus hidup di kenal lima tahap,beberapa pelayanan kesehatan reproduksi dapat di berikan pada tiap tahapan berikut ini. 

1. Konsepsi: a.Perlakukan sama terhadap janin laki-laki atau perempuan b.Palayanan antenatal, persalinan, dan nifas yang aman serta pelayanan bayi gres lahir 
2. Bayi dan Anak: a.ASI pribadi dan penyapihan yang layak b.Tumbuh kembang anak dan pemberian makanan dengan gizi seimbang c.Imunisasi, administrasi terpadu balita sakit (MTBS) dan administrasi terpadu bayi muda (MTBM) d.Pencegahan dan penanggulangan kekerasan e.Pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada laki-laki dan perempuan 
3. Remaja: a.Gizi seimbang b.Informasi ihwal kesehatan reproduksi c.Pencegahan kekerasan sosial d.Pencegahan terhadap ketergantungan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif e.Perkawinan pada usia yang wajar f.Pendidikan dan peningkatan keterampilan g.Peningkatan penghargaan diri h.Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman 
4. Usia Subur:  a.Kehamilan dan persalinan yang aman b.Pencegahan keganjilan da ajal jawaban kehamilan jawaban kehamilan pada ibu dan bayi c.Menjaga jarak kelahiran dan jumlah kehamilan dengan penggunaan kontrasepsi atau KB d.Pencegahan erhadap PMS atau HIV/AIDS e.Pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas f.Pencegahan penanggulangan duduk perkara pengguguran secara rasional g.Deteksi dini kanker payudara dan leher rahim h.Pencegahan dan administrasi infertilitas 
5. Usia Lanjut: a.Perhatian terhadap menopause/andropause b.Perhatian penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan morbilin dan esteoporosis c.Deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat 

Secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi : 

1. Kesehatan ibu dan bayi gres lahir. 
2. Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) termasuk PMS HIV / AIDS. 3.Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. 4.Kesehatan reproduksi remaja. 5.Pencegahan dan penanganan infertilitas. 6.Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. 7.Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dll. Kesehatan reproduksi ibu dan bayi gres lahir meliputi perkembangan banyak sekali organ reproduksi mulai dari semenjak kandungan, bayi, remaja, wanita usia subur, klimakterium, menopause hingga meninggal. Kondisi kesehatan seorang ibu hamil mensugesti pada kondisi bayi yang dilahirkannya, termasuk didalamnya kondisi kesehatan organ-organ reproduksi bayinya. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk pada ketika pertama anak perempuan mengalami haid/menarche yang mampu beresiko timbulnya anemia, perilaku seksual yang mana jika kurang pengetahuan dapat tertular penyakit kekerabatan seksual, termasuk HIV/AIDS. Selain itu juga menyangkut kehidupan remaja memasuki masa perkawinan. Remaja yang menginjak masa cukup umur jika kurang pengetahuan dapat menjadikan risiko kehamilan muda yang mana mempunyai risiko terhadap kesehatan ibu hamil dan janinnya. Selain hal tersebut di atas, ICPD juga menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi juga mengimplikasikan seseorang berhak atas kehidupan seksual yang memuaskan dan aman. Seseorang berhak terbebas dari kemungkinan tertulari penyakit abuh menular seksual yang mampu besar lengan berkuasa pada fungsi organ reproduksi, dan terbebas dari paksaan. Hubungan seksual dilakukan dengan memahami dan sesuai susila dan budaya yang berlaku. 

Penerapan pelayanan kesehatan reproduksi oleh Departemen Kesehatan RI dilaksanakan secara integratif memprioritaskan pada empat komponen kesehatan reproduksi yang menjadi duduk perkara pokok di Indonesia yang disebut paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE), yaitu: 

1. Kesehatan ibu dan bayi gres lahir. 
2. Keluarga berencana. 
3. Kesehatan reproduksi remaja. 
4. Pencegahan dan penanganan abuh susukan reproduksi, termasuk HIV/AIDS. 

Sedangkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK) terdiri dari PKRE ditambah kesehatan reproduksi pada usia lanjut. 

C.HAK-HAK REPRODUKSI 

Hak-hak reproduksi menurut komitmen dalam Konferensi International Kependudukan dan Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani, meliputi : 

1. Hak menerima gosip dan pendidikan kesehatan reproduksi. 
2. Hak menerima pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak kebebasan berfikir ihwal pelayanan kesehatan reproduksi. 
4. Hak untuk dilindungi dari ajal alasannya ialah kehamilan. 
5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.  
6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya.
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.  
8. Hak menerima manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya. 
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.  
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.  
12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. 

Menurut BKKBN 2000, kebijakan teknis operasional di Indonesia, untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi : 

1.Promosi hak-hak reproduksi 

Dilaksanakan dengan menganalisis perundang-undangan, peraturan dan kebijakan yang ketika ini berlaku apakah sudah seiring dan mendukung hak-hak reproduksi dengan tidak melupakan kondisi lokal sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan upaya pemenuhan hak reproduksi memerlukan pertolongan secara politik, dan legislatif sehingga mampu tercipta undang-undang hak reproduksi yang memuat aspek pelanggaran hak-hak reproduksi. 

2.Advokasi hak-hak reproduksi 

Advokasi dimaksudkan semoga menerima komitmen dari para tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM/LSOM dan swasta. Dukungan swasta dan LSM sangat dibutuhkan alasannya ialah ruang gerak pemerintah lebih terbatas. Dukungan para tokoh sangat membantu memperlancar terciptanya pemenuhan hak-hak reproduksi. LSM yang memperjuangkan hak-hak reproduksi sangat penting artinya untuk terwujudnya pemenuhan hak-hak reproduksi. 

3.KIE hak-hak reproduksi 

Dengan KIE dibutuhkan masyarakat semakin mengerti hak-hak reproduksi sehingga dapat tolong-menolong mewujudkannya. 

4.Sistem pelayanan hak-hak reproduksi 

Indikator terpenuhinya atau tidak terpenuhinya hak reproduksi digambarkan dalam derajat kesehatan reproduksi masyarakat yang ditunjukkan dengan beberapa komponen berikut. 

1. Angka ajal ibu/AKI (makin tinggi AKI semakin rendah derajat kesehatan reproduksi  
2. Angka ajal bayi/AKB (makin tinggi AKB makin rendah derajat kesehatan reproduksi  
3. Angka cakupan pelayanan KB dan patisipasi laki-laki dalam keluarga berencana (makin rendah angka cakupan pelayanan KB, makin rendah kesehatan reproduksi)  
4. Jumlah ibu hamil dengan 4T terlalu muda, terlalu tua, terlalu akrab jarak kehamilan, dan terlalu banyak anak (makin tinggi jumlah ibu hamil dengan 4T, makin rendah derajat kesehatan reproduksi)  
5. Jumlah perempuan atau ibu hamil dengan duduk perkara kesehatan terutama anemia dan kurang energi kronis (semakin tinggi tingkat anemia dan energi kronis, semakin rendah derajat kesehatan reproduksi) 
6. Perlindungan bagi perempuan terhadap penularan penyakit menular seksual/PMS (makin rendah perlindungan bagi perempuan, makin rendah derajat kesehatan reproduksi)  
7. Pemahaman laki-laki terhadap upaya pencegahan dan penularan PMS (makin rendah pemahaman PMS pada laki-laki makin rendah derajat kesehatan reproduksi)  

Sumber:

Kumalasari, Intan. 2012. Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan. Jakarta Selatan : Salemba Medika. 

Pinem, Saroha. 2009. Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi. Jakarta : Tran Info Media. 

Widyastuti, Yani dkk. 2009. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta : Fitra Maya.